KPK OTT Bupati Langkat, DPP LSM CIFOR: Firly Bahuri Sangat Hebat dan Berani

LABUHANBATU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (18/1/2022) malam. Selain Bupati Langkat, beberapa pejabat juga diamankan oleh KPK di sebuah kafe di Kota Binjai pada Rabu (19/1/2022). 

Dikutip dari tim awak media, Tiga pejabat yang diamankan terlibat OTT oleh KPK berinisial KN, MU dan satu lagi merupakan salah satu pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Langkat. Salah satu orang yang diamankan disebut-sebut Sementara di Polres Binjai untuk tindak selanjutnya.

Baca juga: Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo

Kemudian, oleh pihak KPK, Ketiganya dibawa ke Mako Brimob Polda Sumut di Jalan KH Wahid Hasim, Kota Medan. Selain mengamankan para pejabat, tim dari KPK juga melakukan penggeledahan rumah dinas Bupati Langkat. Dari amatan tim awak media, di rumah bercat putih itu sejumlah petugas Brimob dan KPK hilir mudik. Tiga mobil Brimob disiagakan di depan rumah Terbit Rencana Peranginangin. Kondisi sekitar lokasi rumah Bupati Langkat terbilang sepi, hanya beberapa kendaraan saja yang melintasi jalan tersebut.

Hasilnya, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin diamankan beserta beberapa pihak terkait. Langkah KPK ini mendapat pujian dari salah satu pengurus aktivis pengiat anti korupsi asal putra asli kota Medan, Bung Ismail Alex, MI Perangin-Angin.Hal ini disampaikan Sekjen DPP LSM Corruption Indonesia Functionary Observation Reign “CIFOR”, memuji kinerja Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. “Tanggapan saya, Pak Firli Bahuri sangat hebat dan pemberani, ” kata Bung Ismail Alex, MI Perangin-Angin, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Korlantas Polri Gelar Operasi Penanganan Truk ODOL

Menurutnya, Semenjak Firli Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK, banyak koruptor yang ditangkap. “Selama menjadi ketua KPK, sudah banyak para koruptor dibongkar dan tidak tebang pilih, ’ ujarnya. Selain itu, LSM CIFOR menyikapi rumor tak sedap di media sosial terkait Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), Merumahkan ribuan tenaga kontrak. Mereka dirumahkan karena kontraknya habis sehingga menjadi polemik panjang dan pembicaraan hangat dikalangan publik (masyarakat) khususnya Kabupaten Labuhanbatu serta serta menjadi pemberitaan dikalangan media cetak maupun media online terkait Pemberitahuan kepada ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dirumahkan itu, Disampaikan melalui pesan di grup WhatsApp (WA) masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Para PPPK diminta untuk tidak masuk kerja sejak dimulainya tahun anggaran 2022. "Kepada Yth, Bapak/Ibu Seluruh Kepala OPD. Mengingat TA 2022 dimulai tgl 3 Januari 2022, agar Kepala OPD menginformasikan kepada Tenaga Honor / Kontrak untuk sementara 'TIDAK MASUK KERJA' sampai dgn 'DITERBITKAN' SK/Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) oleh Kepala OPD ybs, " demikian tertulis dalam pesan WA, seperti saya lihat detikcom, Minggu (9/1/2021).

Baca juga: Malu Donk...Diduga Bangunan Tak Berizin, Kasat Pol PP Respon Dumas Dan Tindak Tegas

Tambah lagi sebelumnya rumor tak sedap di media sosial terkait Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu penggantian kepala lingkungan dan pemberitaan terkait beberapa proyek diduga melanggar hukum.“Seingat saya tanggal 06 januari 2022, Melakukan klarifikasi kepada Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM melalui WhatsApp pribadi dan bila tidak benar minta Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM terkait rumor santer dimedia sosial dan pemberitaan diduga ada oknum yang melobi pekerja kalau mau kontraknya di perpanjang harus bayar Rp.10.000.000.

Hal ini minta di sikapi sesuai Undang - Undang yang berlaku agar tidak jadi polemik panjang, ”kata Ismail AlexSelanjutnya, saya telah dapat informasi bahwasanya Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM menyikapi dengan melakukan kegiatan Coffe Morning bersama ratusan Insan Pers di Rumah Dinas Wakil Bupati Jln Abdul Azis Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantai Utara, Labuhanbatu, Sabtu (8/1/2022).

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Kesimpulannya Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM, tepis keras persoalan tersebut. Pasalnya, proses penghentian sementara terhadap pegawai pembantu itupun di gosipkan sebagai media ‘Isi Pulsa’. Itu tidak benar, isu miring itu sampai saat ini tidak jelas kebenarannya. Tunjukkan dan laporkan sama saya, siapa honorernya yang telah dikutip.

Sekjen DPP LSM Corruption Indonesia Funtionary Observation Reign “CIFOR”, Bung Ismail Alex, MI Perangin-Angin meminta masyarakat mendukung langkah Firli Bahuri.  “Perlu dukungan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu kepada Ketua KPK, Firli Bahuri sehingga bapak Firli bisa menindaklanjuti laporan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan bertindak tegas apabila ditemukan kejahatan korupsi atau jual beli jabatan dan suap, pungli di Kabupaten Labuhanbatu, ” tutupnya.(MAH)

Baca juga: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Tunda Sidang Bandar Narkoba Man Batak Karena Tuntutan Belum Selesai